06/08/2022

JAKARTA – Aset kripto adalah aset digital yang berada di atas sistem blockchain. Aset ini dapat digunakan untuk transaksi virtual berbasis jaringan internet. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada 30 Maret 2022 menyatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan aturan pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Artinya, perdagangan aset kripto di Indonesia akan mulai dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penghasilan atau PPh yang akan berlaku mulai 1 Mei 2022. 

Untuk nilai transaksi kripto, maka diberlakukan tarif PPN sejumlah 0,11 persen. Disisi lain, pajak juga diberlakukan bagi para penjual aset kripto (exchanger) yakni dikenakan PPh 22 final dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi. 

Berbeda halnya tarif pajak yang dibebankan bagi pedagang yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), tarif yang dikenakan yaitu dua kali lipat dari pedagang yang berlisensi atau berarti 0,22 persen untuk PPN dan 0,2 persen sebagai Pajak Penghasilan (PPh) 22 final.

Teguh Kurniawan Harmanda selaku COO Tokocrypto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) dalam pernyataannya menyambut baik rencana pemberlakuan pajak terhadap transaksi aset kripto di Indonesia. Pengenaan pajak kripto sangat memungkinkan dan memberi dampak positif pada industri yang sudah berjalan baik saat ini.

“Kami yakin peraturan pajak ini dibuat dengan niat dan tujuan yang baik oleh Pemerintah. Ini juga merupakan langkah yang baik untuk mendukung berkembangnya industri aset kripto yang dipandang memiliki legitimasi yang kuat,”

Teguh K. Harmanda dalam keterangan tertulis, Jumat (8/4/2022).

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa aset kripto ini akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan negara dengan adanya aturan dan beleid yang baru tersebut.

“Sebagaimana yang telah kita ketahui perdagangan aset kripto dalam negeri saat ini tumbuh begitu pesat dalam 2 tahun terakhir. Namun, pemberlakuan pajak tersebut masih perlu pembahasan yang mendalam dengan unsur hati-hatian,” ungkapnya lebih lanjut.

(Sumber: Liputan6.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published.